Gerakan Islam berupa berupa bangunan sosialnya telah dirontokkan oleh sebuah Negara. Di masa Soeharto, gerakan Islam tidak diperkenankan untuk membangun kekuatan politik dan hanya diberi porsi untuk menjalankan fungsi agama yang simbolik. Fungsi gerakan Islam hanya menjadi layanan rohani bagi publik. Fakta ini dapat dilihat pada naiknya kebutuhan pokok masyarakat, kriminalitas, kemiskinan, pengangguran maka ulama-ulama hanya bisa memberikan kesadaran rohani untuk bersabar menghadapi cobaan ini.
Ketika Soeharto telah ditumbangkan, keadaan gerakan Islam tidak jauh berbeda jika dilihat secara realitasnya adalah sebatas gerakan ritual saja. Ibadah2 maghdah berupa zikir, tilawah, shalat, puasa, haji mampu mengkondisikan kepuasan spiritual jiwa,tapi tidak mampu menyelesaikan realitas sosial yang begitu memprihatinkan. Fungsi agama sebagai kontrol dan mengatur masyarakat dalam tatanan yang Islami telah dibuang semua fungsinya. Semangat pembebasan telah mencuci agama dari wilayah-wilayah sosialnya yang hanya menjadi sekedar pemuas kepentingan-kepentingan praktis individu. Islam telah direduksi menjadi wilayah privat saja, itulah kenyataan saat ini.
Di ranah politik, seorang sosiolog Eropa dalam studinya tentang agama menunjukkan dengan gamblang bahawa agama memang berbeda dengan politik. Namun demikian, dalam hal kekuasaan kedua-duanya sering berhubungan akrab dan memperlihatkan kekerabatan yang erat. Setiap kekuasaan politik selalu tergoda untuk memperluas wilayah kekuasaanya dalam lingkungan agama. Sebaliknya, setiap kekuasaan agama mengalami godaan yang sama untuk memperluas wilayah kekuasaanya di bidang politik.
Selaras dengan pendapat diatas, bahwa Al-Marhumah Nurcholis Madjid pernah menulis buku “Islam Yes, Partai Islam NO”. Sebenarnya, buku ini juga mengusik hati kita untuk mencoba untuk berfikir kritis pada ranah Islam dalam percaturan politik. Kenyataan yang dilihat oleh penulis adalah, ketika partai Islam menjaring massa Islam untuk memperoleh kekuasaan tetapi slogan-slogan dan ide-ide Islam tidak pernah tampak di tampuk legislatif, eksekutif, maupun yudikatif ...
Pertanyaannya ???Apa bedanya partai2 Islam dan partai dengan ideologi lainnya, jika mengusung visi yang sama yaitu kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, pendidikan dan kesehatan yang terjamin...Apakah partai Islam pernah membawa-bawa dalil agama sebagai landasan untuk mengusung sebuah ide??? Jikapun pernah, jawaban yang bisa diterka adalah “ Jangan bawa-bawa agama dalam masalah Politik bung !!!”. Maka tidak bisa tidak asas dan landasan yang dibawa oleh partai Islam di ranah politik praktis saat ini adalah mengambil kemashalatan bersama dengan asas yang tidak sama sekali mengutip Islam dalam mengambil pendapat.
Terlampau tega jika gerakan Islam dibiarkan untuk tidak bersentuhan dengan realitas juga telah mengkarantina agama hanya sebatas siraman rohani saja. Islam telah direduksi secara waktu menjadi wilayah privat saja. Kondisi ini juga timbul jika ketika seseorang beragama percaya kalau arah menuju Tuhan menghendaki untuk lari dari problem-problem kehidupan dan konflik sejarah.
Faktanya tatanan sosial sekarang adalah tatkala masyarakat mati kedinginan di pinggir jalan, anak SD bunuh diri ketika ortu mereka tdk bisa membayar SPP, seorang ibu bunuh diri bersama anak2nya krn himpitan ekonomi, pengangguran yg terus meningkat, kekayaan hanya dinikmati oleh beberapa orang saja sementara mayoritas penduduk hidup dibawah garis kemiskinan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan sulit. Di seberang sana di senayan, atau di Istana, atau di gedung parlemen begitu mudah mereka minta di naikkan gaji mereka, kunjungan keluar negeri berkali2 dg membawa keluarga mereka, minta direnovasi rumah mereka, tidak mau di kritik tapi malah menasehati bahwa rakyat harusnya tau diri..(mereka pikir, rakyat bodoh2 sehingga mereka merasa paling benar dan anti kritik), asset-aset sumber daya alam yang milik rakyat diserahkan satu persatu oleh negara ini. Harusnya, mata kita terbuka melihat tatanan social yang rusak ini. Jd org miskin itu bukan hanya dilihat dari faktor orang yg tidak bisa berkompetisi di kehidupan, tp juga dimiskinkan oleh sistem. Hal ini dibenarkan oleh Eko Prasetyo dlm bukunya org miskin dilarang sakit dan masuk sekolah. (eko p)
Jumlah masyarakat miskin kian hari kian membengkak, jika kita menggunakan standar Bank Dunia. Menurut data terakhir, mencapai di atas 100 juta jiwa, setara dengan 49,5 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 232,9 juta pada 2007 dan 236,4 juta pada 2008.
Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli memperkirakan, angka kemiskinan dan pengangguran tahun 2008 ini akan terus meningkat. Wakil Sekjen Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryono Darudono mengatakan, 2007 lalu angka penganguran sudah lebih dari 40 juta orang. Jumlah ini menjadi ancaman bagi ASEAN, karena kontribusi angka penganguran Indonesia mencapai 60 persen.
Permasalahannya adalah apakah ketika masalah dibuat oleh pemerintah yang terus menimpakan masalahnya pada masyarakat, apakah kita harus bersabar terus-menerus...Masalah ini bukan diciptakan karena personal2 yang buruk. Tapi sudah berakar pada sistem yg zhalim.
Teman penulis pernah berkata, beda orang miskin dulu dan sekaranng adalah orang miskin dulu sifatnya sabar. Kalo orang miskin sekrang lebih SANGAT sabar...hehEhe. itu candaan teman ilham. Analisis teman tadi, mungkin lahir pada realitas ulama2 kita yang menutup mata saat krisis sosial atau seseorang semakin tidak tahu bagaimana keluar dari beban persoalan maka agama kemudian memberi pesan untuk berpaling ke diri sendiri untuk bisa menyiram rohani. Ringkasnya pesan agama yang “menerima, mensyukuri dan memahami realitas”.
Realitas sosial diatas adalah untuk membuka mata hati dan memberikan kesadaran bahwa jika kita sibuk berdiam terus berdiam diri dan trur disibukkan dengan kehidupan sendiri( hukum2 privat saja, melupakan hukum publik) maka kita telah melanggengkan tatanan sosial kapitalis yg bobrok ini… Permasalahnya bukanlah pada ekonomi kita miskin atau pengangguran yang betompok, tapi pada tidak diterapkanya hukum2 Islam yang mengatur masyarakat.
Bersambung ...
0 komentar:
Posting Komentar